Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mimika – IPMAMI.org

kepada rakyat di kampung-kampung.

Saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2008 kepada 30 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Mimika bertempat di Pendopo Rumah Negara SP3-Timika, Senin (10/3), Rafra mengingatkan pimpinan SKPD agar berhati-hati dalam mengelola anggaran pembangunan sehingga mereka harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Peganglah tongkat kejujuran dalam bekerja. Selama anda bekerja sesuai aturan, Bupati akan bertanggung jawab penuh bila ada pemeriksaan. Tetapi kalau melakukan penyelewengan dan penyimpangan, anda sendiri yang bertanggung jawab,” ungkap Rafra.

APBD Kabupaten Mimika tahun 2008 mencapai Rp 1.112.585.720.300 dengan
perincian belanja daerah sebesar Rp 1.088.903.857.000 yang terdiri dari belanja langsung Rp 817.554.416.000 dan belanja tidak langsung Rp
270.857.441.000 untuk membiayai 128 program dan 337 kegiatan yang
terdapat pada 30 SKPD.

Sumber dana diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 32.282.144.000, dana perimbangan Rp 961.414.012.300, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 60.358.600.000 dan dana Otonomi Khusus Papua Rp 58.537.964.000.

Menurut Rafra, alokasi anggaran tahun 2008 difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan, gizi dan kesehatan masyarakat serta dalam rangka membuka isolasi daerah.

Khusus menyangkut proses lelang, Bupati Mimika mengingatkan pimpinan SKPD tidak pilih kasih dan menerima memo dari pejabat tertentu untuk mendapatkan proyek, tetapi sebaliknya harus mengacu kepada Keppres No 80 Tahun 2003.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Drs Wilhelmus Haurissa melaporkan realisasi anggaran tahun 2007 baru mencapai 77,92 persen dengan dana yang terserap Rp 740.861.569.000 dari total anggaran tahun 2007 setelah perubahan sebesar Rp 943.466.161.000.

Menurut Haurissa, selruh program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD 2007 harus sudah rampung sebelum 31 Maret 2008. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 dalam waktu dekat akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

AXL/SK