Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mimika – IPMAMI.org

OCTHO- PAPUA mungkin salah satu daerah yang paling terpuruk. Semua keterpurukan itu sungguh membuat hati sangat miris. Dan semua keterpurukan itu membuat orang asli Papua semakin dikucilkan dari berbagai perkembangan. Rakyat jelata hanya bisa melihat dan menerima segala kenyataan tersebut dengan hati yang sungguh terluka.

Lihat saja di sektor pendidikan. Sektor penting ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkompeten, agar nantinya bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki demi kemajuan dan perkembangan Papua. Tapi, itu hanyalah harapan-harapan kosong. Sebab, kenyataan berbicara lain. Pendidikan selalu dijadikan ajang bisnis. (Eko Prasetyo: 2007)

Kualitas dan kuantitas pendidikan Papua paling buruk jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan memang cukup besar jumlahnya. Baik bersumber dari APBD maupun Otonomi Khusus (Otsus). Namun realisasinya sama sekali tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat kecil yang betul-betul membutuhkan dana tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Papua bersama dinas terkait (Dinas Pendididikan dan Pengajaran) yang harus bertanggungjawab. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua mesti mereview kembali seluruh anggaran pendidikan yang digunakan semana-mena, juga dugaan digunakan untuk kebutuhan oknum tertentu. Karena buntut dari semua itu, yang kena imbasnya adalah rakyat kecil.

Penggunaan dana pendidikan yang terstruktur dan proteksi adalah kunci utama maju dan berkembangnya pendidikan di Tanah Papua. Ketika hal ini mulai dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhannya, bukan tak mungkin pendidikan kita di Papua akan maju. Sehingga menciptakan orang-orang hebat dengan kemampuan dan skill yang tak perlu diragukan lagi, demi pembangunan daerah dan manusia Papua ke depan.

Berikutnya sektor perekonomian yang selama ini menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat Papua pun sama nasibnya. Semestinya orang Papua menguasai perekonomian di daerahnya, sanak-saudara mereka yang hidup dan tinggal di kampung-kampung juga dapat diberdayakan. Tapi semua itu khayalan belaka. Orang luar Papua lebih banyak diberikan kesempatan oleh pemerintah (provinsi maupun kabupaten) untuk memegang kendali perekonomian Papua.

Imbasnya, orang asli Papua hanya menjadi penonton setia di negerinya sendiri. Perkembangan perekonomian orang Papua tidak juga membaik. Ini sudah pasti karena semua dipegang oleh pendatang. Sama sekali tak diberikan ruang gerak kepada warga pribumi. Padahal Otonomi Khusus (Otsus) mengamantkan bahwa orang asli Papua harus diberdayakan dengan segala keunggulannya, sehingga pembangunan yang merata bisa dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Tanah Papua.

Dinas Perekonomian dan sektor menengah kebawah Provinsi Papua hendaknya tidak melupakan kenyataan demikian. Penyusunan perkembangan ekonomi harus tertata baik. Berikan lapangan pekerjaan yang layak kepada warga asli agar ada rasa memiliki yang kian tumbuh dalam diri orang Papau. Sehingga kepedulian mereka untuk membangun daerahnya pun ada, sekalipun itu bukan sebuah pekerjaan besar yang mereka lakukan.

Hal ini juga tentu menciptakan hubungan yang relatif akur antara warga asli dan pendatang. Dan bukan tidak mungkin, ketika mereka saling bahu-membahu memegang perekonomian, kesejateraan rakyat Papua akan dirasakan walaupun butuh waktu yang sangat panjang dan ini juga penggenapan dari implementasi Otsus itu sendiri.

Yang lebih parah adalah sektor kesehatan. Setiap tahun angka kematian bayi bertambah, penderita dan pengidap HIV/AIDS pun semakin hari terus meningkat. Bahkan memang betul, angka kematian tertinggi di Indonesia adalah Papua (data tahun 2008).

Muncul pertanyaan, dana APBD dan Otsus yang bunyinya besar itu dikemanakan? Selama ini dana-dana tersebut hanya menjadi simbol dan lambing saja. Dana untuk perawatan, sosialisasi, dan pencegahan HIV/AIDS di Papua paling besar jumlahnya dibandingkan daera lain di Indonesia. Belum lagi anggaran cukup besar dari beberapa negara asing di luar negeri yang digelontorkan bagi Papua. Dana tersebut diberikan agar kesehatan di Papua bisa terkontrol dengan baik, sehingga pembangunan manusia Papua bisa diperhatikan. Tapi faktanya? Ya, di lapangan ceritanya jadi lain.

Menyadari pentingnya kesehatan, seharusnya Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan harus bekerja ekstra keras untuk menangani masalah kesehatan. Harapan masyarakat Papua dengan hadirnya Undang-Undang Otonomi Khusus hanyalah harapan-harapan konyol, karena tidak pernah menjawab kerinduannya.

Selain dinas Kesehatan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Papua pun mempunyai fungsi dan peran yang sama. Selama ini, dana APBD dan Otsus yang bunyinya ratusan milyar, sebaiknya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebab rakyat kecil jugalah yang akan jadi korban akibat pemakaian dana yang tidak tepat sasaran.

Komisi Penanggulangan AIDS, Primari serta beberapa LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS di Papua harus menunjukan efisiensi kerja. Agar rakyat bisa melihat dari dekat apa yang sedang dilakukan dan sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Ketika Dinas Kesehatan dan beberapa LSM serta masyarakat saling berpengertian dalam menangai masalah kesehatan, Papua akan menjadi daerah yang aman dan tenteram karena kesehatan sangat terjamin, dan sudah tentu hal itu yang kita inginkan bersama.Sektor lain yang paling mencolok di Papua adalah sektor sosial kemasyarakatan. Rakyat Papua sangat mendambakan kehidupan yang aman, sejahtera dan sentosa. Agar mereka dapat berperan aktif juga dalam memajukan daerahnya dari segala ketertinggalan.
Itu pun tinggal kenangan. Sebab, orang asli Papua selalu terpinggirkan.

Kalau diamati secara detail, bisa kita saksikan penduduk asli Papua hidupnya di daerah pinggiran kota. Padahal merekalah yang punya tanah, sumber daya alam serta berbagai kekayaan yang ada semenjak leluhur. Dimana-mana muncul bangunan, toko, kios, pasar swayalan, mall. Punya siapa? Semua bukan milik orang Papua. Orang asli bagaikan pendatang diatas tanahnya sendiri.

Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial tak pernah memberikan tempat yang layak bagi warga tinggal, ketika tanah adat mereka dirampas oknum tertentu dengan bayaran beberapa lembaran uang yang sifatnya semu atau sementara. Rakyat sangat membutuhkan sentuhan, ketika mereka sedang terpuruk dan merana.

Jawaban yang pasti dari pemerintah sangat mereka tunggu-tunggu. Ketika dinas terkait yang menangani hal ini memberikan perhatian yang pasti, bukan tidak mungkin kepercayaan diri mereka akan bertumbuh. Sehingga beberapa masalah sosial yang muncul di masyarakat akan berkurang.

Salah satu faktor utama timbulnya beberapa persoalan sosial di masyarakat adalah karena pemerintah tidak pernah memberikan kepercayaan yang pasti kepada mereka. Dan saya yakin, beberapa masalah itu akan segera berakhir.

Keterpurukan di semua aspek kehidupan itu akan segera berakhir dengan sendirinya, apabila pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tetap konsisten mematuhi segala aturan dan tata tertib perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Otonomi Khusus. Hadirnya UU Otsus seharunya sudah bisa menjawab kerinduan orang Papua. Karena sangat jelas, beberapa poin yang tertera didalamnya telah nyata-nyata akan membantu dan mendongkrak segala ketertinggalan di Papua.

Paket Otsus itu sendiri diberikan pemerintah pusat dengan tujuan utama membantu Papua bangkit dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia dengan memanfaatkan berbagai kelebihan yang ada di daerah. Dengan hadirnya Otsus, orang Papua lebih diberikan kesempatan untuk memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan daerahnya ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan dan kestabilan daerah.

Tetapi semua harapan rakyat Papua dengan datangnya Otsus hanyalah angan-angan semata. Karena birokrat (pejabat) tidak paham dan mengerti persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Ini terjadi karena para pejabat sudah keenakan, hidupnya terjamin, tak ada kekurangan, sehingga mereka lupa dengan jeritan rakyat kecil. Bisa jadi karena sejak kecil para birokrat hidup di tengah situasi keluarga yang sangat menjanjikan (kaya), sehingga tak nampak rasa kemanusiaan dan tanggung jawab yang tumbuh dari sanubari hati mereka.

Begitu pula dengan DPRD. Kinerjanya tak jauh berbeda. Sebagai lembaga legislatif yang
mempunya fungsi untuk menyalurkan seluruh kebutuhan rakyat, hanyalah topeng belaka. Fungsi sebagai wakil rakyat tak nampak secara maksimal.

Mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Linncol, pernah berkonsepsi “Pemerintah ada dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”. Memang, rakyat mempunyai fungi dan peran penting dalam memajukan berbagai keunggulan yang dimilik rakyat. Makanya lembaga DPRR mesti melaksanakan tugas fungsi secara jelas dan terstruktur, agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera dan sentosa.

Mencermati segala persoalan yang ada, saat ini kita melihat siapa calon legislatif yang duduk di DPR(D) nanti. Sebab melalui mereka, segala aspirasi rakyat yang selama ini diabaikan dapat dijawab. Rakyat jelata percaya dan menaruh harapan agar pergumulan hidupnya disuarakan dan mendapat tempat di hati pemerintah.

Kita ketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Cuma persoalannya, adakah itikad baik dari anggota dewan untuk bisa memperjuangkan nasib rakyat yang kian terlantar di Bumi Cenderawasih ini? Papua pasti bisa! salam. (Penulis adalah Jurnalis lepas di berbagai media masa di Papua)