Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mimika – IPMAMI.org

IKATAN PELAJAR MAHASISWA MIMIKA
(IPMAMI)
Koordinator Wilayah Yogyakarta Solo
Alamat: Dusun Karang Ploso RT 01/RW 59 Depok Sleman Yogyakarta
Email: www.ipmami_ joglo.com Website: http://www.ipmami.org

No : 02/PPN/IPMAMI/2009
Lam : Satu lembar surat tanggapan Ka.Biro Pendidikan LPMAK
Perihal : Tanggapan Balik Surat dari Biro Pendidikan LPMAK Kepada Panitia Natal IPMAMI Yogya-Solo 2009

Kepada Yth:
Sdr. Johan Zonggonau
Di- Timika

Dengan horamt,
Sehubungan dengan proposal permohonan bantuan dana perayaan natal Koorwil Yogya – Solo 2009 kepada: Eksekutif LPMAK. Kami panitia berterima kasih atas balasan surat dari Bapak Ka.Biro Pendidikan LPMAK tertanggal 29 September 2009 telah kami terima.
Berkaitan dengan itu terusterang kami atas nama panitia kami menyesal dan menolak keras atas tanggapan dan isi surat dari Bapak Yohan Zonggonau selaku Kepala Biro Pendidikan LPMAK. Sebab Bapak selaku Ka. Biro Pendidikan koh, tanggapannya seperti bukan Ka. Biro Pendidikan yang mendidik Masyarakat. Mengapa kami tidak setujuh atas surat tanggapan Bapak terhadap proposal kami, alasannya seperti berikut:
(1). Proposal bantuan dana natal Panitia 2009, panitia tujukan kepada eksekutif LPMAK dan kemudian yang harus balas atau mejawab itu seharusnya pihak eksekutif, dalam hal ini Bapak John Nakiaya selaku Sekretaris eksekutif yang sekaligus merupakan pimpinan anda;
(2). Agar dapat di pahami, bahwa anggota IPMAMI bukan hanya terdiri dari peserta program biaya siswa LPMAK saja, sehingga Bapak Yohan Zonggonau harus menanggapi proposal panitia natal IPMAMI Koorwil Yog-lo, berdasarkan atas pertimbangan peserta program biaya siswa LPMAK. Untuk di ketahui, bahwa para pelajar dan mahasiswa Kamoro dan Amungme saja tidak semuanya mendapat biaya siswa LPMAK koh. Contohnya di Yogyakarta banyak anak – anak Kamoro Amungme yang tidak dapat biaya siswa, jadi teman – teman peserta program biaya siswa LPMAK tidak punya hak sendiri di IPMAMI;
(3). Kami atas nama Panitia menyesal dan menolak keras atas tanggapan dari Bapak Yohan Zonggonau selaku Ka. Biro Pendidikan LPMAK, yang dengan gampang menulis surat balasan , mengecapnya dan menandatanganinya. Setauh kami proposal natal yang telah kami kirimkan, bukan di tujukan untuk anda selaku Ka.Biro Pendidikan LPMAK.
(4). Selama ini kegiatan kerohanian yang di selenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika, itu tidak pernah didukung oleh pihak LPMAK. Berkaitan dengan ini yang ingin kami ketahui adalah mengapa harus LPMAK memperlakukan kami demikian? Untuk diketahui bahwa saat ini iman orang Timika sudah pudar, oleh karena itu kami harap pihak LPMAK dapat mendukung setiap kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh masyarakat Mimika secara umum dan lebih khusus para mudah-mudih generasih penerus kita sekalian. Hal ini ditulis demikian karena selama ini pihak LPMAK lebih mementingkan pendidikan yang tidak didasari oleh iman kepada Tuhan Allah. Sebenarnya Alkitab itu masuk duluan ditanah Mimika, namun kini iman masyarakat Mimika sangat bobrok, “brantakan”, ini semua terjadi karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah pihak LPMAK ,“ yang merupakan lembaga pengembangan masyarakat Mimika”.
Baik mungkin demikian dulu pemberitahuan dan ketidak puasan kami, Panitia sangat berterimah kasih atas tanggapan Bapak. Terkait dengan ini bantu atau tidak, itu urusan ke dua namun yang terutama adalah proposal yang kami kirim bukan ditujuak kepada Biro – biro LPMAK dalam hal ini, “biro pendidikan”, tetapi kepada pihak eksekutif LPMAK dan balasan yang kami tunggu itu dari pihak eksekutif LPMAK bukan dari Ka. Biro Pendidikan Bapak Yohan Zonggonau.
Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terim kasih…

Yogyakarta, 15 Oktober 2009

Ketua
Mengetahui BPH IPMAMI Panitia Natal IPMAMI 2009

Robby K.Omaleng Menasse Omabak

Tembusan:
1). Sekretaris Eksekutif LPMAK
2). Pendamping S.E LPMAK
3). Wase II LPMAK
4). Pendamping Biro Pendidikan
5). Ka.Bag.Program Pendukung LPMAK
6). Arsip

Bagian Ke II : ( Dalam Bentuk Gambar)

SURAT TANGGAPAN DARI LPMAK ATAS HADIRNYA PROPOSAL NATAL IPMAMI KOORWIL YOGYAKARTA – SOLO 2009

Gambar Scant 01:1

SURAT TANGGAPAN IPMAMI KOORWIL YOGYAKARTA-SOLO ATAS SURART TANGGAPAN DARI LPMAK TENTANG PROPOSAL NALAT IPMAMI KOORWIL YOGYAKARTA – SOLO 2009

Gambar scant: 02,03 : 2 dan 3

By

Panamo & Erom

OCTHO- PAPUA mungkin salah satu daerah yang paling terpuruk. Semua keterpurukan itu sungguh membuat hati sangat miris. Dan semua keterpurukan itu membuat orang asli Papua semakin dikucilkan dari berbagai perkembangan. Rakyat jelata hanya bisa melihat dan menerima segala kenyataan tersebut dengan hati yang sungguh terluka.

Lihat saja di sektor pendidikan. Sektor penting ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkompeten, agar nantinya bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki demi kemajuan dan perkembangan Papua. Tapi, itu hanyalah harapan-harapan kosong. Sebab, kenyataan berbicara lain. Pendidikan selalu dijadikan ajang bisnis. (Eko Prasetyo: 2007) Read more…

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah satu penyebab jatuhnya pesawat Mimika Air jenis Pilatus PC-6 di Papua diduga karena terlalu banyak penumpang. Dilaporkan pesawat tersebut membawa delapan penumpang dan dua orang awak.

“Kejadian ini aneh karena pesawat itu dilaporkan mengangkut delapan orang. Padahal, kapasitas angkut sesuai spesifikasi pabrikan pesawat hanya enam orang,” kata seorang sumber di lingkungan Departemen Perhubungan sata dihubungi Jumat (17/4).

Pesawat dengan nomor register PK-LTJ itu dioperasikan oleh Pemda Mimika bekerja sama dengan eks Germania Trisilla Air (GT Air). Hanya saja, data Dephub menyebutkan, Mimika Air tidak termasuk maskapai tak berjadwal yang dievaluasi regulator kinerja keselamatan penerbangan setiap tiga bulan sekali.

GT Air sendiri, Air Operator Certifikat (AOC)-nya sudah dibekukan pemerintah sejak Juni 2007 dan tiga bulan setelah itu, secara otomatis tercabut. Sementara pesawat yang jatuh buatan tahun 1988 dan terdaftar registrasinya di Dephub sejak 10 Agustus 2008 dan segera berakhir validasinya pada 9 Agustus 2009.

Pemda Mimika telah mengasuransikan pesawat jenis Pilatus itu dan secara terbuka dinyatakan berkapasitas enam penumpang dan dua awak.

Pada prinsipnya demokrasi mengisyaratkan adanya kebebasan berpendapat dari masing-masing individu, termasuk didalamnya bebas berekspresi dan berpolitik. Berkumpul dan mengeluarkan pendapat masuk dalam kategori tersebut. Intinya tidak ada pemaksaan ataupun larangan terhadap siapapun untuk mengeluarkan opini. Namun tidak sedikit orang yang menggunakan Demokrasi sebagai sebuah strategi untuk mencapat tujuan tersirat. Sah-sah saja jika demokrasi memberikan sebuah ranah kebebasn berekspresi, namun apa yang akan terjadi jika demokrasi yang semestinya ternyata tidak berjalan sewajarnya, dimana kebebasan tetap dipergunakan namun tidak sesuai dengan koridor yang semestinya, sehingga menimbulkan kematian individu lain? apakah itu yang merupakan tujuan demokrasi? parah benar jika hal itu kemudian disebut demokrasi. Sebab demokrasi tidak menginginkan terjadinya korban.

Ironis benar jika masih ada orang yang beranggapan bahwa demonstrasi yang menimbulkan kematian merupakan bagian dari demokrasi. Atau pengrusakan merupakan bagian dari demokrasi. Salah tapsir terhadap hakikat demokrasi mungkin merupakan kata yang tepat untuk diucapkan pada situasi tersebut. Sebab menurut hemat saya, demokrasi pada prinsipnya merupakan perantara dimana terjadinya akselerasi antara kepentingan dan harapan yang kemudian tercipta melalui jalan damai. Perbincangan dua arah baik menyampaikan pendapat serta menerima pendapat merupakan bagian dari demokrasi.

Yang sering menimbulkan permasalahan adalah apabila suatu waktu masyarakat menyampaikan tujuan dengan baik dengan menggunakan teknik yang tepat, namun kemudian tidak menjadi perhatian pihak yang mestinya segera mengambil tindakan dalam menanggapi tujuan tersebut, padahal masyarakat telah melakukan berbagai upaya, termasuk mempergunakan mekanisme demokrasi dalam penyampaian aspirasi. Alhasil terbuntut pada tidak terakomodirnya tujuan melalui demokrasi melainkan, keputusan akan diambil jika memang keadaan tidak memungkinkan (kerusuhan). Atau dengan kata lain melarikan diri dengan cara mengambil keputusan yang kontroversial guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Lalu jika demokrasi yang semacam itu apakah tidak perlu dibantu dengan adanya ketegasan? jika memang hal tersebut tidak dapat dihindari lagi maka ketegasan merupakan hal yang semestinya digunakan. Namun bukan ketegasan yang dilakukan hingga memakan korban sipil secara semena-mena. Ketegasan yang dimaksud di sini adalah ketegasan yang benar-benar memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan solusi. Artinya bahwa dalam menerapkan ketegasan yang dimaksud, menggunakan mekanisme pendekatan pesuasif tetapi mengena pada sasaran merupakan cara yang tepat. Disitulah dibutuhkan orang yang tepat dalam kondisi yang tepat pula.

 Maka dalam hal ini demokrasi tidak dapat dipisahkan dari adanya ketegasan. Tujuan dari ketegasan adalah agar persoalan dapat diatasi sesegera mungkin namun tentu melalui mekanisme yang tepat pula sehingga tidak menelan korban dari kedua belah pihak.

Distamben dan Instansi Terkait Diminta Turun Lapangan

TIMIKA – Maraknya praktek pemisahan emas dulangan di dalam Kota Timika yang diduga menggunakan media bahan kimia merkuri mulai dikeluhkan warga yang ber­mukim di sekitarnya. Selain itu, akibat praktek ini Kota Timika terancam terkena dampak negatif dari penggunaan merkuri tersebut.

Ironisnya, Pemda Mimika dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Mineral (Distanbem) Mimika serta instansi terkait terkesan menutup mata terhadap praktek illegal tersebut. Pa­dahal, penggunaan bahan kimia merkuri untuk kegiatan pertambangan atau praktek pemisahan bahan tam­bang merupakan kegiatan yang bisa dikategorikan melanggar hukum.

Dari pantauan Radar Timika, diketahui ada puluhan tempat prak­tek pemisahan emas yang diduga menggunakan merkuri yang bero­perasi di Kota Timika seperti di sekitar Gorong-Gorong, Jalan Bou­genvile dan Jalan Padat Karya (Be­lakang Serayu Hotel). Hebatnya, praktek dugaan penggunaan bahan kimia mercuri tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa mempedulikan kesehatan lingkungan warga di sekitarnya.

Seperti diketahui, mercuri adalah salah satu bahan kimia berbahaya yang tiak bisa terurai secara alami. Selain itu penyalahgunaan terhadap bahan tersebut bisa mengakibatkan cacat permanen terhadap janin serta bisa menurunkan kemampuan otak (idiot). Untuk itu Pemda Mi­mika harus lebih tegas dalam pengawasan penggunaan sekaligus pengelolaan limbah mercuri dalam industri penambangan emas dan penambangan emas rakyat yang masih marak di daerah ini.

Menurut salah seorang warga Gorong-Gorong, Samuel yang dite­mui Radar Timika di Kantor Penga­dilan Negeri Timika, saat ini me­mang belum ada dampak langsung yang dirasakan. Namun untuk, menghindari hal-hal yang bisa merugikan warga ia meminta kepada para pedagang emas untuk tidak menggunakan bahan kimia tersebut.

“Karena jika secara terus mene­rus digunakan maka dampak nega­tif akan dirasakan warga sekitar­nya,” ujarnya. Selain itu, dirinya juga meminta agar pihak yang ber­wenang dapat melakukan penerti­ban terhadap para pedagang emas yang menggunakan bahan kimia mercuri agar segera dihentikan.

“Saya prihatin karena jika ini dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari instansi terkait kesehatan warga yang akan terganggu,” kata Samuel. Untuk itu ia mengharapkan agar instansi yang berwenang turun lansung ke lapangan melihat kegiatan praktek pemisahan emas di sejumlah lokasi di Timika. (ino)

Nampaknya pemberantasan minuman keras serta berbagai wacana yang ditawarkan oleh pemerintah daerah tidak jauh dari sebuah ulasan politik semata yang hanya merupakan retorika penguasa untuk meraih kepentingan politik di Kabupaten Mimika. Sangat nampak dengan jelas bahwa adanya konflik yang terjadi di Mimika penyebabnya adalah selain kepentingan masyarakat yang tidak terkomodir, tetapi juga karena keinginan masyarakat bahwa pemberantasan minuman keras tidak pernah ditanggapi secara serius. Alhasil konflik antar warga yang menyebabkan kematian pun tidak dapat dihindari. Kejadian yang menyebabkan bentrok antar warga dan polisi hingga menyebabkan korban dua orang warga serta dua orang polisi di Timika pada hari Minggu 25 Januari 2009, merupakan contoh  penyebab minuman keras.

 Nampaknya masyarakat belum sadar tentang bahaya minuman keras. Akibatnya minuman menjadi prioritas dalam hidup. Istri serta anak lagi mikir makan, suami mikir minuman keras. Wah..wah..wah.., herannya!.

 Sangat disayangkan lagi, Mimika dengan pertumbuhan kota yang begitu cepat tidak dilandasi oleh peraturan daerah (Perda) yang tegas, sehingga dapat membatasi pertikaian yang disebabkan oleh hal-hal yang mudah menyebabkan konflik. Minuman keras adalah salah satu penyebab yang sangat mudah menyebabkan pertikaian hingga kematian seolah dipandang sebagai hal biasa. Sehinga peredarannya pun dilegalkan.

Nampaknya pertanyaan mengenai perda tentang larangan terhadap peredaran minuman keras yang dirancang oleh Pemerintah Daerah  tahun 2007 dapat dilontarkan sebagai sebuah pertanyaan kritis terhadap kebijakan yang tidak memberikan penyelesaian terhadap persoalan daerah. Apa tujuan peraturan daerah tersebut? apakah benar-benar peraturan tersebut telah di terapkan sejauh ini ataukah dengan adanya peraturan tersebut malahan memberikan ketenangan kepada masyarakat karena Pemerintah akan menjalankannya dengan tegas?

Pertanyaan tersebut sangat penting, sebab sejauh ini perda No. 5 Tahun 2007 tentang larangan terhadap peredaran minuman keras sama dengan singa ompong yang tidak dapat berbuat apa-apa. Masyarakat Mimika seolah-olah dibuat tenang karena berpikir bahwa perda tersebut akan memberikan perubahan yang besar terkait peredaran minuman keras di Mimika. Nyatanya tidak ada perubahan sama sekali terkait hal tersebut. Malahan peningkatan konsumsi munuman keras semakin tajam, biarpun krisis global sedang melanda dunia.

Sampai kapan kira-kira peredaran minuman keras akan terus terjadi Sementara pergantian kepemimpinan daerah terus mengalami pergantian? Apakah ini telah menjadi budaya? Tetapi kok budaya kehancuran? Weleh, weleh, weleh.., Gengsi dong, malu dong. Kok daerah kaya SDA namun pembangunan daerah terus seperti ini?

Sebagai putra daerah saya sangat malu, makanya saya mencoba mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan melalui tulisan ini. Harapannya tulisan ini dapat menjadi kontribusi kepada daerah. Sebab ketika saya teriak tidak ada yang mendengar, kecuali saya menulis.

 *Penulis adalah pemerhati pembangunan Kabupaten Mimika.

Oleh: Oktovianus Pogau*

SEBELUM UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus dipaksakan oleh pemerintah pusat, sebenarnya sudah sangat banyak reaksi dari rakyat Papua untuk menolaknya. Reaksi itu entah dilakukan kaum awam atau orang-orang yang tidak berpendidikan (maaf saya pakai istilah begini), kemudian berikutnya dari kaum intelektual atau orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi (pelajar dan mahasiswa). Pada umumnya, mereka telah paham kalau Otsus hanya akan menciptakan zona darurat atau tanah darurat di Papua.

Memang sangat beragama cara-cara penolakan yang telah dilakukan selama ini. Mulai dari aksi turun ke jalan dengan berdemonstransi sampai pada cara-cara keras seperti penolakan yang berbuntut perkelahian dengan aparat keamanan. Bahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri menentang atau menolak hadirnya Otsus, misalnya melalui pertempuran senjata dengan pihak militer Indonesia.

Pada intinya, semua menyanyi berlainan lagu, namun punya satu suara disertai dengan satu tekad kuat yaitu menolak dengan tegas hadirnya Otsus di Tanah Papua. Sebab, Otsus hadir ibarat keluar dari mulut harimau kembali masuk lagi ke mulut serigala. Yang pada intinya menolak untuk masuk kembali ke mulut serigala karena lebih mencekam lagi masuk ke sana.

Di tengah nyanyian merdu yang telah dan sedang dialunkan rakyat Papua, hanya satu golongan yang menutup mulut mereka dengan rapat bak orang “bisu” yaitu para pejabat Papua. Mereka lupa daratan! Fakta ini bisa diistilahkan kepada mereka yang duduk dibirokrat yang sedang menikmati indahnya segala fasilitas yang diberikan rakyat Papua secara cuma-cuma tanpa bekerja, karena tidak ada kualitas kerja yang dicapai pejabat Papua.

Para pejabat beranggapan, suara yang didendangkan rakyat Papua hanya akan menghambat mimpi-mimpi indah mereka. Sehingga manipulasi suara pun mereka lakukan. Keadaan di Papua rakyat pasca pemberian Otsus tidak seperti yang dilaporkan, Pemerintah pusat beranggapan, suara beberapa pejabat Papua pada saat itu adalah suara rakyat Papua. Padahal, sangatlah tidak!

Implementasi Otsus sudah hampir 8 tahun merumput di bumi Papua. Namun Otsus sangat terbukti tidak “manjur” untuk memajukan orang asli Papua dari berbagai ketertinggalan yang ada. Malahan dengan hadirnya Otsus ini membuat orang asli Papua Papua semakin dikucilkan, yang ujung-ujungnya membuat rakyat Papua sendiri semakin termarginalkan!

Pendropan paket Otsus diharapkan dapat merubah wajah Papua yang sudah sangat carut-marut, dengan perlakuan tidak semena-mena oleh pemerintah Indonesia melalui antek-anteknya militer Indonesia untuk membumi hanguskan orang Papua. Namun apa boleh dikata, itu hanya sebuah harapan dan khayalan belaka, seperti “si cebol yang merindukan jatuhnya bulan”, kata John J. Boekoisiom dalam tulisannya “Tiga Tahun MRP dan Tujuh Tahun Otsus Papua” seperti dimuat di Tabloid Jubi.

Lambang daerah Papua yang diperbolehkan untuk digunakan yang jelas-jelas tertera dalam Otsus hanyalah pisau untuk membuat orang asli Papua dibunuh secara biadab oleh militer Indonesia. Separatis, OPM, GPK serta berbagai julukan buruk lainnya yang diberikan Jakarta dan militernya, itu hanyalah sebuah topeng untuk membumi-hanguskan Tanah Papua.

“Ade, saya sangat heran dengan negara ini. Kami yang berkumisan dan berambut gimbal dianggap OPM oleh mereka (Indonesia). Ada apa dengan cap itu? Apa mereka ingin membunuh kami dengan topeng itukah?,” demikian komentar salah satu tokoh adat di Nabire beberapa waktu lalu.

Nampaknya semua orang Papua sudah tahu sendiri, dengan makna sebuah cap yang pemerintah Indonesia berikan. Cap yang tidak manusiawi dan perlakuan paling biadap se-dunia!

Otsus hadir membuat orang Papua semakin “tersesat”. Pemimpin Besar Papua Barat, (alm.) Theys Hiyo Eluay dalam perbincangan singkatnya dengan JourneymanTV sebelum dibunuh militer Indonesia, pernah menguak jahat dan buruknya bangsa ini. “Kalau saya mau hitung keburukan pemerintah Indonesia, mungkin Jepang lebih baik, Vietnam lebih baik, Jerman dibawah pimpinan Hitler juga lebih baik. Berapa lama waktu Belanda jajah kami, tidak pernah orang Papua ditembak di muka umum. Ini bangsa yang sangat jahat,” tutur Theys seperti dikutip Journeymen.TV via situs Youtube.

Benar, Otsus hanya menjadi topeng untuk membuat Papua Zona Darurat atau Tanah Darurat. Perdasi serta Perdasus yang dibentuk DPRP hanyalah menguntungkan kaum birokrat. Tujuan Otsus diberikan adalah memberdayakan orang asli Papua secara menyeluruh, tapi nyatanya tidak! Ke-7 Perda yang disetujui hanyalah demi kepentingan dan perut para birokrat. Apakah ini yang namanya pemberdayaan? Tidak! Sama sekali tidak, ini justru pelecehan!

Otsus hanya jadi bahan pertimbangan untuk orang asli Papua dan pemerintah Indonesia “baku bunuh”, orang asli Papua dan pejabat Papua “baku bunuh” serta orang asli Papua dan beberapa lembaga asing yang membantu Papua juga “baku bunuh”!.

Otsus dibuat tidak berdaya dan terpasung muluk ketika PP Nomor 77/2008 tentang “Simbol dan Lambang Daerah” dicetuskan pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat harus paham betul tentang hal ini. Tidak bisa sebuah keputusan gombal dibuat asal-asal untuk melawan atau melebihi aturan yang lebih awal atau lebih diatas, kecuali adanya persetujuan dari para pembuat. Entahlah, lagi-lagi taktik dan cara yang dilakukan untuk membuat Papua Zona Darurat.

Otsus membuat orang Papua bodoh (maaf agak kasar). Pejabat Papua buta mata hatinya terhadap berbagai kerinduan dan tangisan rakyat. Dana Miliaran rupiah dari dana Otsus menguap begitu saja tanpa kontrol yang jelas. Kaka Bas dan wakilnya sudah membuat berbagai tindakan untuk tetap menjaga melubernya dana itu kemana-mana, toh tidak bisa dibendung seenaknya. Karena pemerinta pusat lebih licik dan jahat. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat Papua dalam korupsi dana rakyat dibiarkan berjalan-jalan tanpa ada proses lebih lanjut.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Ahzar sepertinya hanya bisa melindungi rakyat Papua dari berbagai tikus yang selalu menyolong uang milik rakyat Papua. Namun nyatanya tidak demikian. Prestasi yang didapat Ahzar dan rekan-rekannya hanyalah prestasi level nasional, bukan prestasi berskala daerah di Papua. Proses pembiaran di Papua tetap terus dilakukan, ini bisa diistilahkan KPK biarkan maling berkeliaran terus di Tanah Papua.

“Masa pace Daud Soleman Betawi hanya korupsi dana Rp 43 Milyar saja tidak mungkin lha. Pembangungan di Yapen Waropen sejak ada sampai saat ini tidak ada perubahan. Pastinya yang dikorupsi lebih banyak lagi dari itu. KPK periksa dia bagaimana kah?,” demikian salah satu warga Yapen Waropen yang hidup di Jayapura beberapa saat lalu pasca pemeriksaan Daud Soleman Betawi oleh KPK Pusat.

Tak pelak, Otsus juga membuat pendidikan di Papua jauh tertinggal. Dana pendidikan yang dikabarkan paling sedikit pengalokasiannya sempat mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Yang katanya, kebijakan ini dibuat untuk tetap menimbulkan pertikaian di Papua. Dana pendidikan yang ada hanya jadi topeng, seakan-akan dana pendidikan membantu pendidikan di Papua. Beberapa guru di seantero Papua dari hari ke hari tetap melakukan demonstrasi besar-besaran karena mereka sangat menyadari dengan hadirnya Otsus tidak membuat anak didik berkembang.

Beberapa bulan lamanya pendidikan di Paniai macet total. Karena ulah beberapa pejabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang tidak “jujur” dalam pengalokasian dana bagi para pendidik. Anak-anak didik di Kabupaten Paniai yang diharapkan dapat merubah wajah daerahnya terpaksa tidak bisa mendapat pelajaran di sekolah. Kemarahan yang terpupuk sekian lama akhirnya terkuak, ketika beberapa lembaga pendidikan yang peduli terhadap nasib guru mendatangi kantor Bupati dan DPRD Paniai untuk meminta kejelasan hal ini.

Selain di Paniai, di Kabupaten Timika tempat PT Freport Indonesia beroperasi pun mengalamai nasib serupa. Tapi sayangnya, aksi mogok mengajar yang dilakukan guru-guru tidak berbuntut panjang, karena ditanggapi serius oleh pemerintah daerah setempat.

Kedua hal ini sengaja diciptakan oleh “raja-raja kecil” di Papua dan Pemerintah Pusat yang ujung-ujungnya membuat generasi muda di Papua rusak. Selain itu, ini juga diciptakan untuk membuat hubungan antara guru dan siswa semakin tidak akur, sehingga melahirkan mental siswa yang bobrok.
Otsus ada bukan semata-mata membantu rakyat Papua, tetapi Otsus hadir semakin mempersulit orang Papua.

Segala sektor menjadi korban beserta beberapa contoh yang telah diuraikan tadi. Seharusnya pemerintah pusat menciptkan kondisi yang aman dan kondusif, namun nampaknya tidak. Orang Papua lagi-lagi dijebak dengan berbagai situasi dan propaganda murahan ala Indonesia itu.

Tokoh OPM, Zeth Rumkorem dalam rekaman video di Youtube, menunjukan kegeramannya terhadap implementasi Otsus di Papua. Dia bahkan merobek bendera Merah Putih, bendera milik NKRI, di depan panel diskusi implementasi Otsus, yang baginya mengekang orang Papua bagai kuda yang tak punya kaki. Kemarahan ini tergambarkan dengan jelas, bahwa yang memantau ketidaberesan jalannya Otsus di Papua bukan orang asli Papua yang hidup di dalam negeri saja, tapi juga mereka yang hidup di negara luar pun merasakan kegagalan itu.

Zona darurat, sebuah makna kata yang sangat tidak pantas untuk diberikan pada rakyat dan tanah Papua. Namun apa boleh buat, keadaan memaksa dan berbicara demikian. Militer yang dikirim berkeliaran di Tanah Papua hampir sebanding dengan jumlah rakyat asli Papua yang ada saat ini. Kecemasan akan hidup, bertumbuh dan berkembang hanya malaikat saja yang tidak pernah memikirkan itu. Kita manusia biasa, yang punya kelemahan dan kekurangan akan tetap dan tetap memikirkannya.

Militer dengan nafas hidup (senjata) selalu bersuara untuk rakyat Papua. Tak pernah ada keadilan, penghargaan hak dan pengakuan orang Papua. Kewajibannya akan menembus alam yang baka, apabila adanya beberapa perlawan untuk membela yang baik. Orang Papua selalu dan selalu dibuat tidak berdaya dengan perlakuan yang tidak semena-mena itu. Hanyalah tangisan penyesalan sambil menanyakan kapan waktu yang tepat saja yang selalu terlontarkan dari mulut rakyat Papua dengan segala perlakuan gombal itu.

Zona darurat dan darurat terus menerus diciptakan pemerintah Indonesia dengan status Otsus yang telah gagal. 15.000 rakyat Papua yang berjalan kaki yang melintasi berkilo-kilo meter dari Abepura ke Jayapura kota beberapa tahun lalu untuk menemui DPRP yang kerjanya tidak becus adalah gambaran umum bahwa Otsus tidak mendorong majunya rakyat Papua. Papua Emergency atau Land Emergency hal ini digambarkan sekarang dimana-mana saat Papua sedang membesarkan diri menuju kedewasan yang akan ada puncaknya suatu saat nanti.

Tidak selamanya Papua akan zona darurat, beberapa permainan yang ada seperti Otsus dan kawan-kawannya hanyalah sebuah penghalang yang semu, sifatnya tidak selamanya. Permainan yang ada hanya menguji kita orang Papua untuk tetap menjadi yang dewasa dalam menembus batas dunia yang kata orang sukar untuk kita orang Papua lewati.

Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk ditindas, ada waktu untuk dipermainkan, ada waktu ditawan. Tapi ada waktu juga untuk bebas dari segala ikatan dan penjajahan. Tinggal menunggu waktu untuk menggapai semua harapan itu! [***]

Sumber :

Pengaruh yang diakibatkan oleh minimnya jalur transportasi adalah terisolir dan terbelakangnya pembangunan daerah. Sebab pembangunan dan kemajuan adalah dua  hal yang tidak dapat dipisahkan dari seberapa lancarnya jalur transportasi. Semakin banyak dan lancar akses transportasi, pembangunan daerah pun dapat dipercepat

Papua memiliki Sumber Daya Alam yang sangat besar. Namun ia juga memiliki Berbagai kompleksitas persoalan mengenai pembangunan. Mulai dari kemajuan ekonomi masyarakat, akses pendidikan yang kurang maksimal karena pendidik cenderung memilih berada di daerah perkotaan, akses kesehatan yang jauh dari harapan serta berbagai persoalan lain yang turut seakan memberikan dukungan terhadap keterbelakangan pembangunan daerah merupakan realita yang nyata.

Secara logika dapat dipikirkan bahwa jika suatu daerah memiliki sumber daya alam yang besar, maka pembangunan daerah terutama berkaitan dengan akses transportasi dapat teratasi dengan mudah. Demikian pula berbagai persoalan yang mempengaruhi kemajuan Papua dapat diatasi dengan cepat, sebab ditunjang oleh ekonomi masyarakat yang terakomodir oleh tersedianya sumber daya alam dan transportasi yang menunjang.

Otonomi daerah yang semestinya menjadi pendukung kemajuan daerah pun belum memberikan dampak secara luas dan nyata dalam pembangunan masyarakat.  padahal Otonomi daerah dikeluarkan pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan nasional. Demikian berbagai kebutuhan akan pembangunan daerah tertinggal dapat dapat diatasi. Namun tidak demikian, otonomi daerah seakan memberikan lahan bagi munculnya raja-raja baru, penguasa-pengusa daerah yang lebih cenderung berpikir singkat pada dataran kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal otonomi daerah memungkinkan terwujudnya konsolidasi pembangunan daerah melalui sharing policy antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang kemudian dilanjutkan pada pemerintah pusat pun tidak tercapai. Ujung-ujungnya  rancangan pembangunan yang kurang proporsional yang menimbulkan ketertinggalan pembangunan pun terjadi dan kemajuan jauh dari harapan muncul dipermukaan. Hal itu berjalan terus menerus hingga wa;aupun ada rancangan pembangunan yang dikeluarkan oleh badan-badan terkait kurang memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi kemajuan daerah. Hasilnya lagi-lagi terdengar terjadinya kelaparan di daerah tertentu dan kemajuan di daerah lain, penderitaan di salah satu daerah dan kebahagiaan di daerah lain, serta sekelumit persoalan yang menjadi penghalang pembangunan daerah. Seakan kemajauan dihambat oleh sekelompok tertentu yang lebih mementingkan kepentingan yang terprogram. Tentu ini merupakan hal yang sangat disayangkan, sebab nyatanya masyarakat mengharapkan kemajuan  di berbagai sektor pembangunan.

Jalur transportasi Papua

Berkaitan dengan Jalur transportasi di Papua, transportasi pada umumnya bergantung pada transportasi udara. Jika transportasi udara lancar, maka perpindahan penduduk serta laju ekonomi masyarakat setempat akan semakin lancar. Demikian pula sebaliknya, jika transportasi udara semakin terbatas, maka akan berimplikasi terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dan akan membatasi akses masyarakat dari daerah yang satu ke daerah yang lain yang kemudian terisolir.

Harga yang mahal di daerah pedalaman yang tidak proporsional dengan pendapatan masyarakat merupakan hasil dari terbatasnya akses transportasi yang turut mewarnai kemajuan ekonomi masyarakat. Masyarakat hanya berkerja membanting tulang selama sebulan untuk mendapatkan uang sebesar 500 ribu dengan menjual hasil perkebunan selama sebulan hanya untuk membeli semen yang satu sakunya seharga Rp 500 ribu Rupiah. Hal itu Itu merupakan hal yang wajar sebab  semen yang dimaksud diangkut dari dataran rendah menggunakan transportasi udara.

Jika hal tersebut terjadi pada masa sebelum krisis global, bagaimana jika pada masa krisis global seperti saat ini? Tentu implikasinya yang dirasakan oleh masyarakat akan lebih berat. Apalagi masyarakat yang mengalami trauma akibat PHK, yang kemudian berhadapan dengan situasi dimana tranportasi yang mahal menjadi masalah. Bisa dibayangkan berapa jumlah orang yang akan mengalami depresi dan menyebabkan gangguan jiwa.

Kapan Papua akan memiliki jalur transportasi darat? Hal itu belum jelas namun tetap menjadi agan-angan masyarakat. Sebab ada berbagai hal yang yang turut mempengaruhi terwujudnya keinginan tersebut. Banyak gunung yang menjulang tinggi, rawa yang membentang serta sungai-sungai yang tidak sedikit yang siap membelokkan keinginan akan terwujudnya transportasi darat yang menghubungkan wilayah pedalaman dan pelabuhan. Lalu kapan Papua akan memiliki akses transportasi darat antar daerah sehingga dapat mempermudah kemajuan akses ekonomi Papua? Hal tersebut akan terwujud jika pemerintah daerah, baik Kabupaten maupun Provinsi Papua mau berkonsolidasi memikirkan secara serius kemajuan Papua, dan bertindak sesegera mungkin guna mengatasi kebutuhan akses ekonomi masyarakat  Papua ke depan.

lihat pula di:

http://Ltumuka.blogspot.com

http://Kayapak.blogspot.com

Pengaruh yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan Krisis Global 2008, telah menyebabkan adanya PHK besar-besaran hampir di seluruh belahan dunia. Data pemerintah Amerika Serikat yang dirilis pada bulan oktober 2008 menunjukkan jumlah pekerja yang di-PHK  di Amerika serikat berjumlah 478 ribu orang. Pada perkembangan selanjutnya bulan Desember walstreet kembali mengumumkan jumlah PHK mencapai 152.000. hal itu merupakan jumlah PHK terbesar yang melebihi estimasi yaitu  85.000 orang.

Akibat lain dari Krisisi tersebut adalah ditariknya bursa saham pada berbagi sektor investasi yang turut mempengaruhi rontoknya bursa saham dunia.

Di Indonesia menurut  laporan Kompas edisi 15 Desember 2008 yang ditulis oleh sulistiono, Krisis ekonomi Global menyebabakan terjadinya PHK cukup besar yaitu mencapai 17.400 orang.

Di Indonesi Timur khususnya Mimika, PHK telah menyebabkan karyawan lokal yang berasal dari Mimika mengalami hilangnya lapangan kerja. CV. Tomi Irja misalnya, yang menjadi perusahaan tenderan PT. Freeport, yang bekerja sama dengan TRMP (Tailing River Menagement Proyek), telah mengeluarkan hampir mencapai 100% tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal.

Demikian yang dialami Oleh beberapa karyawan yang bekerja di PT. Pangansari Mitra Ternak Industri, yang telah memPHK 39 Karyawan tetap dan 3 karyawan kontrak, serta beberapa karyawan lain yang belum sempat diberitakan oleh Media massa.

Bagi masyarakat Mimika, khususnya mereka yang bergantung pada sektor pertanian yang belum terdaftar pada sektor Eksport-Inpor, krisis ekonomi global tidak terlalu dirasakan. Sebab kebutuhan pasar tetap tinggi. Demikian pula bagi mereka yang telah melakukan investasi pada jangka waktu sebelum krisis global pada sektor lain, krsis yang terjadi saat ini tidak akan terlalu di rasakan.

Namun satu hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemrintah daerah Mimika adalah segera mencari solusi dengan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan di Mimika guna menyelamatkan karyawan-karyawan yang telah lama bekerja pada perusahaan-perusahanaan sekita Kab. Mimika. Bila perlu Pemeintah daerah dapat mmencari solusi dengan mengeluarkan paket bantuan untuk meminimalisir terjadinya pengangguran di Mimika secara besar-besaran.

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

IPMAMI (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika) mengukir keharuman nama baik Kabupaten Mimika di Kota Malang sejak Tahun 2003 – 2007. Kami pendiri IPMAMI kecewa dengan sekelompok individu mencoreng nama baik IPMAMI seperti pepatah kuno, “Ribuan Tahun Musim Kemaru dihapus, sehari hujan”.

IPMAMI berdiri di kota Malang sejak tahun 2000. Di tahun-tahun tersebut mahasiswa Timika sedikit di kota Apel itu, antara lain Karel Kelvin Kum, Yulias M Dollame, Gerson Imbiri, Julman Kubuan, dan Rudolf Tsenawatme. Saat itu mereka melihat bahwa perlu ada sebuah organisasi yang menampung dan mengakomodir sejumlah kebutuhan mahasiswa Mimika yang sudah ada di kota Malang tersebut. Sebenarnya waktu itu, sudah ada organisasi asal Mimika, bernama IPMAK (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Amungme Kamoro), tetapi para pendiri menilai bahwa organisasi tersebut hanya sebatas untuk dua suku besar di Kabupaten Mimika yaitu Amungme Kamoro, sehingga mereka melihat bahwa perlu ada sebuah organisasi yang bisa merangkul semua pihak “tidak hanya Amungme Kamoro”. Berangkat dari pandangan tersebut Sdr. Karel K. Kum dan kawan-kawan membentuk IPMAMI, walaupun saat itu berat bagi mereka karena masih ditentang oleh kubu IPMAK, yang berkedudukan di Bandug saat itu.

Pertengahan tahun 2003 mahasiswa asal Mimika bertambah dengan kehadiran Urbanus Anggaibak, Thobias Yawame, Krinus Kum, Yulius Beanal, Maroni Natkime, Richar Yawan, Yerry Tsenawatme, dan beberapa mahasiswa yang tidak saya sebutkan dalam tulisan ini. Bertambahnya mahasiswa Mimika di kota Apel tersebut, mahasiswa Mimika banyak dikenal di banyak kalangan, terutama saudara-saudara dari wilayah Indonesia Timur, dari Flores, Makassar, Ambon, Papua, dan juga Indonesia Tengah dan Barat seperti saudara-saudara asal Kaliman dan Aceh. Kami juga membangun hubungan baik dengan teman-teman mahasiswa dari Timur Leste dan Australia. Kami saling undang mengundang, untuk diskusi-diskusi menyangkut kebujakan di pemerintah pusat terhadap daerah, kami juga sering membuka persoalan Papua terutama mengenai otonomi khusus Papua, untuk sharing dengan kawan-kawan kami yang dimaksud di atas.

Selain kami dikenal melalui forum-forum diskusi, juga melalui beberapa prestasi kami dibidang olah raga, terutama dengan adanya pendirian PS. Wanagon FC, sejak tahun 2003, dengan dimanajeri oleh Urbanus Anggaibak, sampai saat ini. Dengan adanya PS. Wanagon FC, kami benar-benar membawa keharuman nama baik daerah, suku, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta (PT. Freeport Indonesia), dan juga membawa nama baik pelajar dan mahasiswa asal Mimika di kota Malang. Adapun beberapa prestasi yang kami raih antara lain:

1. Juara II, Liga Cenderawasih (LICEN) 2004;

2. Juara III, Turnamen Sepak Bola HUT Binterbusih ke-17, Malang 2004

3. Meraih Piala bergilir Bupati Kepala Daerah Tingkat II Endde Flores – NTT-Ivitasi Kelimutu Cup, Malang 2005

4. Juara II, Bukit Cemara Tujuh “ Footstall Competition,07” Malang 2007.

Prestasi “Kerja Sama Dengan Organisasis Lain”.

Ada beberapa prestasi yang kami capai melalui bekerja sama atau kemitraan dengan organisasi lain, antara lain:

1. Thobias Yawame, dan beberapa anggota kami main di beberapa club elite di kota Malang.

2. tahun 2007, saudara Jeremias Tsenawatme, dipilih menjadi ketua di Organisasi Mahasiswa Papua yang bergengsi di Jawa dan Bali, yaitu Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMA-Papua) Malang.

3. Tahun 2006/2007, PT. Freeport Indonesia membantu/menyumbang bola sepak kepada PS. Wanagon FC.

4. Tahun 2007, kami fasilitasi Corporate Communications Department, PT. Freeport Indonesia Jakarta, datang ke Malang dan mensosialisasikan Gambaran Umum PTFI kepada Mahasiswa Papua di kota Malang Jawa Timur.

5. IPMAMI juga turut ambil bagian/membantu Corporate Communications Department dan HRD Department PT. Freeport Indonesia, Universitas Brawijaya Carrier Expo Samantha Krida, Universitas Brawijaya, 12 – 14 Februari 2008”.

Melalui berbagi prestasi tersebut Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika di Malang mengharumkan nama baik, suku, daerah, Pemda Mimika, dan PT. Freeport Indonesia dan kami juga dikenal dikalangan mereka.

Kami sebagai pendiri maupun pelaku yang membesarkan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) sangat kecewa karena tindakan beberapa oknum yang sempat mencoreng nama baik organisasi yang kami bangun dengan susah payah dan jatuh bangun. Tindakan yang sama sekali tidak produktif ini terjadi di Daerah Istimewah (DI) Yogyakarta, saat pelajar dan mahasiswa Mimika di Yogyakarta, yang membentuk Tim Formatur Musyawarah Besar IV & Reorganisasi IPMAK, dan hasilnya, saat itu IPMAK, dileburkan menjadi IPMAMI sebagai organisasi tunggal asal Timika, yang akan mengakomodir seluruh kebutuhan mahasiswa dan pelajar asal kabupaten Mimika tanpa memandang suku dan asal (asli).

Kami sangat menghargai sikap kepahlawan dari beberapa mahasiswa yang melalui Musyarah Besar IPMAK, berani meleburkan IPMAK dan menetapkan IPMAMI sebagai organisasi Payung asal kabupaten Mimika, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada saudara-saudara yang melakukan hal tersebut, kami sebagai pendiri IPMAMI dan pemerhati mahasiswa Mimika, sangat disayangkan dan sangat kecewa, karena menurut kami para penyelenggara tidak bisa mempertanggung-jawabkan, hasil Mubes kepada public, seakan-akan kepentingan para panitia pelaksana. Kami juga sangat kecewa karena tidak meminta izin kepada para pendiri tetapi memakai nama IPMAMI dan disahkan menjadi organisasi payung untuk kabupaten Mimika. Lebih-lebih untuk menyelenggarakan kegiatantersebut para panitia membidik dana dari donator baik dari kalangan LSM, SWASTA, dan Pemda sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), dengan dana tersebut menyelenggarakan acara dimaksud dan setelah Mubes, Pemerintah daerah Kabupaten Mimika memberikan dukungan dana sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada panitia Mubes tersebut. Jadi kami kalkulasikan jumlah dana yang dibidik panitia pelaksana sebesar Rp. 435.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kami melihat dana tersebut sangat besar tetapi laporan pertanggung jawaban dan implementasi Mubes tersebut dihadapan public tidak jelas, alias tidak memberikan kontribusi yang maksimal bagi mahasiswa Mimika Jawa dan Bali. Kami sangat menyayangkan hal tersebut, karena mahasiswa sebagai tulang punggung masa depan daerah tidak menunjukan etikat baik dan tidak meninggalkan bukti yang baik untuk dikenang generasi berikutnya dengan dana besar tersebut. sebenarnya kami (pendiri) banyak kegiatan tetapi tidak terlalu banyak menjual kepada pemda dan donator lain, kami menjalankan kegiatan dengan apa adanya, tetapi kegiatan Mubes, membidik dana ratusan juta rupiah tetapi kurang memuaskan.

Kami juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang membantu dana sebesar Rp. 400.000.000,00 dan PT. Freeport Indonesia, yang turut mendukung Rp. 24.000.000,00 dan juga instansi lain yang mendukung dan guna pelaksanaan kegiatan tersebut, meminta pertanggungjawaban yang jelas, dan proporsional. Karena banyak mahasiswa di Jawa dan Bali yang kecewa dengan ketidak jelasan penggunaan dana tersebut. Saya menghimbau juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar, semua kebijikan mengandung nilai edukasinya agar mahasiswa yang nantinya menjadi pejabat di daerah membentuk mental yang baik dan memiliki dedikasi serta memiliki mental yang bertanggung jawab. Saya juga menghimbau kepada public bahwa memakai nama IPMAMI adalah oknum-oknum tertentu yang mencari nama untuk kepentingan sekelompok individu. Buang mental uang dan miliki mental membangun untuk bangun Timika dan Papua. Urbanus Anggaibak, pemerhati mahasiswa sekaligus pendiri dan pemerhati IPMAMI, tinggal di Malang Jawa Timur.